Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada twenty Oktober mendatang, Prabowo disebut akan membentuk kabinet gemuk seiring hubungannya terus “membaik” dengan para petinggi partai yang tak mengusungnya pada pilpres lalu.
Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda 'masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja'
The state’s losses calculated through the BPK has to be serious and definite, including asset reduction, dollars, or state’s securities, he observed, adding the board didn't determine the condition’s losses as a result of forest destruction in Riau or mining in Papua.
“It is because the regular of the condition’s losses needs to be true and definite by measuring the standardization approach and assessing the appropriate normal. Consequently, we cannot total Individuals that are not but stipulated within the law or in any present laws,” he remarked.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024, kini menjadi satu-satunya partai yang belum mempublikasikan sikap mereka terhadap pemerintahan Prabowo.
Pada 10 tahun pemerintahan Jokowi, PKS menjadi satu-satunya partai yang belum pernah mendapat satu pun dari 34 posisi menteri. Seluruh partai, termasuk yang tak memiliki kursi di DPR seperti PSI, telah dirangkul Jokowi untuk masuk ke kabinetnya.
Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi electronic.
Dasco menyebutkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.
Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.
“Dalam sekitar 30% kasus, saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa memaksakan kebijakan saya,” kata SBY.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan 10 nama tersebut ke agus joko pramono DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.